BGN memastikan bahwa tidak ada pihak yang memiliki kemampuan untuk menentukan harga untuk bahan pangan MBG.
Untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dipromosikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Badan Gizi Nasional (BGN) menjamin bahwa tidak ada pihak manapun yang dapat melakukan mark up harga bahan pangan.
Dadan menyatakan, “Jadi, kita akan langsung mengetahui jika ada misalnya satuan pelayanan yang melakukan mark-up harga.”
Karena itu, seperti yang diantisipasi, Dadan menyatakan, “Anggaran sekarang pembiayaannya sejak bulan Mei sudah tidak lagi menggunakan sistem reimburse.”
Menurut Dana, unit pelayanan terkecil sekarang menangani pengelolaan anggaran dan semua transaksi dicatat dalam akun virtual yang diawasi oleh dua orang.
Dia menyatakan bahwa SPPG hanya dapat melakukan kegiatan jika virtual account tersedia dan uang muka untuk kegiatan selama sepuluh hari telah dikirim langsung ke KPPN.
Kami memutuskan bahwa satu SPPG dapat digunakan jika ada satu virtual account. Yang kedua, badan KPPN telah mengirimkan uang muka 10 hari ke dalam virtual account. Menurutnya, mereka berjalan dengan uang BGN.
Selain itu, setiap pembelian harus disertai dengan referensi harga pasar.
Oleh karena itu, akan mudah untuk menemukan upaya untuk menaikkan harga atau memotong anggaran oleh individu tertentu. Dadan menyatakan, “Kemudian jika ada pihak-pihak yang selama ini dilaporkan, mengutip anggaran, minta, tidak ada peluang lagi untuk motong-motong anggaran.” Ada ketika mitra MBG menggunakan dananya sendiri terlebih dahulu, dan kemudian diganti dalam sepuluh hingga lima belas hari.
Namun, Dadan menyadari kemungkinan bahwa mitra dapat salah menentukan harga dan mendikte pembelian. “Kita melihat karena uang mitra dulu yang digunakan, saya punya penilaian kadang-kadang ada mitra yang salah menentukan harga, kemudian mendikte pembelian,” katanya.
Menurut Dadan, sistem baru ini memungkinkan pengawasan ketat sejak awal, yang mengurangi kemungkinan korupsi dan penyalahgunaan anggaran.
Selain itu, sistem ini menghilangkan kemungkinan beberapa pihak untuk meminta “jatah” dari anggaran yang dikelola. “Jadi, saya kira beberapa cerita dari lapangan, adanya pemotongan anggaran, kemudian memark-up harga, itu akan sangat mudah kita deteksi.” Karena kami dapat memantau semua pembelian melalui virtual account dari pusat,” katanya.
Dia menegaskan, “Dengan mekanisme yang kita kembangkan ini, peluang untuk melakukan penyimpangan anggaran sangat kecil. Akhirnya kita bisa mengontrol uang itu dengan ketat.”